politik - ekologi - teknologi
politik - ekologi - teknologi
Ini bukan soal kepedulian. Ini adalah bisnis politik. Warga hanya digunakan suaranya dan angkanya. Konsep democracy by numbers menjadi sorotan utama. Demokrasi yang seharusnya melindungi kelompok minoritas justru berubah menjadi sistem yang hanya mengutamakan suara terbanyak. Dalam sistem ini, keadilan dikorbankan demi elektabilitas.
Geliat ekonomi dan politik lokal yang menunjukkan bahwa Indonesia tak sesuram yang dibayangkan. Di balik represi yang semakin menguat, selalu ada ruang untuk resistensi. Revolusi tidak bisa hanya digerakkan oleh kelas menengah yang tidak mengakar.
Sebagian besar warga merasa terpaksa menerima keadaan. Mereka tidak punya pilihan lain. Ada yang memang sudah tinggal selama puluhan tahun di sana. Mereka hanya bisa berharap agar pemerintah tidak hanya peduli pada proyek teknologinya, tetapi juga pada warga yang tinggal di sekitar kawasan TPA. Modernisasi TPA memang sangat penting, akan tetapi jangan lupakan mereka yang hidup di sekitarnya. Pembangunan yang baik bukan hanya soal teknologi dan fisik saja, tetapi juga soal keadilan, pemerataan dan keberpihakan kepada mereka yang paling terdampak.
Modal awal yang dibutuhkan untuk menyediakan akses cukup besar dan tidak semua warga memiliki kemampuan tersebut. Akses air tidak lagi menjadi hal universal, melainkan privilese yang diperoleh melalui kemampuan finansial. Infrastruktur menjadi alat distribusi air sekaligus alat produksi (dan reproduksi) ketimpangan.
Kampung yang dulunya dipinggirkan kini menjadi bagian dari sistem ekologi kota. Rekognisi tidak berhenti dengan kunjungan atau pujian, tapi dengan praktik perlakuan yang adil atas akses terhadap sumber daya, pelibatan dalam perencanaan kota, dan penghormatan atas pengetahuan lokal yang telah terbukti berjalan. Di kampung ini, keadilan sosial terwujud dalam infrastruktur hijau yang berhasil menciptakan kondisi sosial dan ekologis yang tidak hanya layak, namun patut untuk dikagumi.
Ketidakadilan ruang urban ini tampaknya hanya memengaruhi kehidupan pribadi masing-masing pedagang, namun dalam kenyataannya juga terhubung erat dengan kehidupan urban secara lebih luas dan sistemik. Di balik lauk yang tersaji di meja makan, ada pedagang yang harus tidur di kios sempit, menahan becek saat hujan, atau berjualan di tepi jalan yang rawan kecelakaan. Kenyamanan yang kita rasakan terkadang lahir dari ketidaknyamanan orang lain.
Partisipasi oleh digitalisasi adalah mitos. Alih-alih meningkatkan partisipasi warga dan inklusif, yang terjadi adalah sentralisasi teknokratik. Warga pengguna tetap jadi penonton, bukan jadi pelaku. Padahal, salah satu pilar utama Smart City adalah partisipasi dan pemberdayaan warga.
Pengalaman berkunjung ke Bendungan Wilalung menyadarkan saya bahwa rekayasa sungai sejak zaman kolonial untuk kepentingan manusia. Saya mulai mempertanyakan: benarkah manusia adalah “sang pengendali air” untuk kepentingannya sendiri? Atau, manusia harus yang beradaptasi dengan dinamika air di sungai?
Ini seperti yang dilakukan pendiri bangsa dalam menemukan kembali potensi-potensi identitas keindonesiaan pada reruntuhan Keraton Majapahit dan puing-puing Candi Borobudur.