Ilusi “Wong Cilik”: Membongkar Narasi Politik Jokowi

Dalam diskusi buku Simposium Jokowi karya Riwanto Tirtosudarmo yang berlangsung di Malang, satu tema yang mencuat dengan kuat adalah narasi “wong cilik” yang selama ini melekat pada sosok Presiden Joko Widodo. Narasi ini, yang awalnya menjadi fondasi pencitraan politik Jokowi, kini dipertanyakan ulang: benarkah Jokowi adalah representasi rakyat kecil?

Narasi yang Terlanjur Diterima

Pada waktu membuka diskusi, saya menyampaikan refleksi dengan menyebut bahwa Jokowi adalah presiden pertama Indonesia yang berlatar belakang pengusaha. Ia bukan bagian dari gerakan sosial, bukan keturunan tokoh besar, dan bukan pula berasal dari militer. Dalam sejarah kepresidenan Indonesia, Jokowi adalah anomali.

“Jokowi bukan wong cilik. Ia adalah pebisnis yang lihai memainkan citra.” Kira-kira begitu yang saya sampaikan. Narasi “orang baik dari rakyat kecil” yang melekat padanya, menurut saya, adalah ilusi yang terlanjur diterima publik sebagai kebenaran.

Malam itu, saya mengangkat kasus kontrak politik Jokowi dengan korban lumpur Lapindo pada 29 Mei 2014 sebagai contoh konkret. Saat itu, Jokowi datang ke tanggul lumpur untuk melakukan kampanye dan menandatangani kontrak politik. Namun, kontrak tersebut bukan dengan kelompok korban yang selama ini menjadi basis massa dukungan politik (Korban Lapindo Menggugat, atau KLM), melainkan dengan kelompok lebih luas, yang dinilai lebih menguntungkan secara politik.

Ini bukan soal kepedulian. Ini adalah bisnis politik. Warga korban hanya digunakan suaranya dan angkanya. Konsep democracy by numbers menjadi sorotan utama. Demokrasi yang seharusnya melindungi kelompok minoritas justru berubah menjadi sistem yang hanya mengutamakan suara terbanyak. Dalam sistem ini, keadilan bisa dikorbankan demi elektabilitas.

Politik sebagai Manajemen Kekuasaan

Diskusi kemudian berkembang ke arah yang lebih filosofis. Jika Jokowi bukan “orang baik” seperti yang dibayangkan, dan bukan “wong cilik” seperti yang diklaim, maka apa sebenarnya yang ia representasikan?

“Jokowi bukan politikus,” ujar salah satu peserta. “Ia adalah pebisnis. Ia tidak punya etika politik.” Pernyataan ini memicu perdebatan. Beberapa peserta menyebut istilah “pebisnis politik” terlalu lunak. Mereka lebih suka menyebut Jokowi sebagai bagian dari “elite ekonomi” yang menggunakan politik sebagai alat manajemen kekuasaan.

Kekecewaan terhadap Jokowi juga disampaikan Wahyudi, dosen Sosiologi UMM, yang pernah menjadi bagian dari tim pemenangan Jokowi, mengaku pernah mencium tangan Jokowi karena percaya bahwa ia adalah calon terbaik. Namun kini, ia merasa tertipu. “Saya adalah aktor yang menginvestasikan aktivitas untuk mendapat peluang di kementerian,” katanya. “Tapi hasilnya seperti ini.”

Pengakuan ini menunjukkan bahwa politik transaksional tidak hanya terjadi di level elite, tetapi juga meresap ke dalam relasi antara pemimpin dan pendukungnya. Politik menjadi ladang investasi, bukan ruang perjuangan.

Lalu, “apa yang salah dari politik Jokowi?” Pertanyaan ini menjadi titik balik dalam diskusi. Seorang peserta mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. “Bukankah tujuan politik adalah membuat rakyat bergembira?” katanya. “Kalau semua orang senang, apa yang salah?” Namun, jawaban dari peserta lain menegaskan bahwa kegembiraan tanpa etika adalah kegembiraan semu. Politik bukan hanya soal hasil, tetapi juga soal proses. Dan dalam proses itu, etika tidak bisa diabaikan.

Diskusi tentang “wong cilik” membuka ruang refleksi yang dalam. Narasi yang selama ini diterima tanpa kritik ternyata menyimpan banyak paradoks. Jokowi, yang awalnya dianggap sebagai simbol rakyat kecil, justru menunjukkan bahwa politik bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mempertahankan kekuasaan—tanpa harus berpihak pada rakyat kecil itu sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh Riwanto, “Orang yang berpikir kritis itu selalu minoritas.” Dan dalam konteks politik Indonesia hari ini, berpikir kritis adalah langkah awal untuk membongkar ilusi dan membangun kesadaran baru.

Dewa Raja dan Aji Mumpung

Dalam diskusi muncul satu pendekatan yang menarik: membaca Jokowi bukan hanya sebagai aktor politik, tetapi sebagai produk dari lanskap budaya kekuasaan Jawa. Pendekatan ini membuka ruang refleksi tentang bagaimana warisan budaya, trauma personal, dan strategi kekuasaan saling berkelindan dalam praktik politik Jokowi.

Bambang AW, seorang seniman, mengangkat konsep “Dewa Raja” dalam budaya politik Jawa. Dalam tradisi ini, seorang pemimpin dianggap sakral, dan kata-katanya tidak bisa ditolak. Jokowi, menurut Bambang, memanfaatkan posisi ini dengan gaya aji mumpung—mumpung berkuasa, maka semua harus patuh.

“Jokowi adalah ksatria yang lemah lembut tapi mematikan,” ujar Bambang. “Ia memasang perangkap-perangkap politik yang membuat lawan-lawannya tidak berkutik.”

Bambang juga menyebut bahwa Jokowi lahir di era pasca-modern, mengenal berbagai teori Barat, dan mencampuradukkan semuanya dalam praktik politiknya. Dalam situasi politik yang penuh tafsir bebas, Jokowi memahami bahwa tidak ada lagi hal yang baku. Ia memanfaatkan fleksibilitas ini untuk membangun kekuasaan yang sulit dibaca dan dilawan.

Trauma Politik dan Pewarisan Ketakutan

Akhirul Aminulloh, dosen Ilmu Komunikasi UM, membawa perspektif psikologis ke dalam diskusi. Ia membandingkan Jokowi dengan karakter Joker dalam film: orang baik yang menjadi “jahat” karena tersakiti. Menurutnya, trauma Jokowi bukan berasal dari lawan politik, tetapi dari orang-orang terdekatnya—terutama PDIP dan Megawati.

“Jokowi ingin membuktikan bahwa ia berkuasa,” kata Khirul. “Dan untuk itu, ia melakukan manuver politik yang mengejutkan, termasuk bergabung dengan Prabowo.”

Trauma ini, menurut Khirul, mendorong Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Ia tidak ingin digantikan oleh sosok yang benar-benar berbeda. Maka, pemasangan Gibran sebagai wakil Prabowo bukan hanya strategi politik, tetapi juga bentuk pengamanan psikologis.

Dalam budaya politik Jawa, ada ketakutan besar ketika seorang pemimpin turun dari kekuasaan. Ia bisa dijegal oleh penggantinya. Dalam konteks ini, Jokowi tidak hanya ingin meninggalkan warisan, tetapi juga memastikan bahwa penggantinya tetap berada dalam orbit pengaruhnya. Menurut saya, Pemasangan Gibran adalah cara untuk menggabungkan massa Prabowo dengan Gen Z. Ini adalah strategi pemuas hasrat politik.

Seorang mahasiswa yang menggunakan psikoanalisis Lacanian terhadap pidato kampanye Jokowi dan Prabowo pada tahun 2009 menemukan bahwa keduanya menggunakan psikologi politik yang sama, hanya berbeda dalam massa pendukung. Ada kecenderungan masyarakat Indonesia terlalu bergantung pada figur pemimpin. Khairul menyebutnya sebagai “paradigma ratu adil”—harapan bahwa akan datang sosok penyelamat yang membawa perubahan.

Namun, kerap kali, harapan ini sering kali berujung pada kekecewaan. Ketika figur yang diidolakan tidak memenuhi ekspektasi, masyarakat merasa tertipu. Politik figur ini juga membuat partai politik kehilangan idealisme, menjadi terlalu pragmatis, dan gagal membangun oposisi yang kredibel.

Politik Jawa sebagai Kunci Membaca Jokowi

Membaca Jokowi melalui lensa budaya politik Jawa memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang strategi dan motivasi di balik tindakannya. Ia bukan sekadar pebisnis politik, tetapi juga aktor budaya yang memahami lanskap kekuasaan lokal dengan sangat baik.

Trauma, dendam, dan strategi aji mumpung menjadi bagian dari narasi yang membentuk gaya kepemimpinannya. Dalam konteks ini, Jokowi bukan hanya produk dari sistem politik modern, tetapi juga dari warisan budaya yang telah lama membentuk cara kita memahami kekuasaan. Sebagaimana disampaikan dalam diskusi, memahami Jokowi berarti juga memahami diri kita sendiri sebagai bangsa. Apakah kita siap keluar dari paradigma figur dan membangun politik yang lebih sehat dan beretika? (bersambung)

• Selanjutnya: “Ketika Demokrasi Direkayasa”