Ketika Demokrasi Direkayasa: Antara Etika dan Algoritma

Salah satu tema paling menggugah dalam diskusi buku Simposium Jokowi adalah soal etika dalam politik dan posisi intelektual di tengah pusaran kekuasaan. Di era ketika politik semakin transaksional dan opini publik direkayasa oleh buzzer, pertanyaan mendasarnya adalah: masihkah ada ruang untuk etika? Dan di mana seharusnya kaum intelektual berdiri?

Salah satu peserta diskusi, mengangkat pertanyaan tajam: “Apa yang salah dari politik Jokowi?” Ia menyebut bahwa Jokowi, dengan latar belakang pebisnis, telah menjadikan politik sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam pandangannya, Jokowi adalah politikus sejati dalam arti Machiavellian—menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan.

Namun, Pius Pandor dari STFT Widya Sasana segera menanggapi dengan mengingatkan bahwa Machiavelli bukanlah pembela etika politik. Ia justru mengajarkan bahwa politik tidak perlu mempertimbangkan benar atau salah, melainkan hanya soal efektivitas. Dalam konteks ini, politik Jokowi dinilai telah kehilangan dimensi moralnya.

Diskusi kemudian mengarah pada peran intelektual. Yuventia Priska Kalumbang, dosen Ilmu Komunikasi UM, mengutip Antonio Gramsci yang menyatakan bahwa netralitas adalah bentuk pengkhianatan. Gramsci menolak sikap indifferent dan menuntut agar kaum intelektual organik “take a side”—memihak pada kebenaran dan keadilan.

Priska menyoroti sosok Pratikno, mantan dekan FISIP UGM dan rektor UGM, yang kini menjadi orang kepercayaan Jokowi. Ia mempertanyakan: apakah Pratikno adalah intelektual yang memihak, atau justru menjadi kaki tangan kekuasaan?

“Melalui posisi Pratikno ini, kita harus bertanya: intelektual itu seharusnya memihak siapa?” ujar Priska. “Apakah cukup hanya menjadi teknokrat yang patuh?”

Riwanto menjawab dengan tenang, “Pratikno take a side. Itu jelas. Tapi setiap pilihan punya konsekuensi.”

Buzzer dan Rekayasa Kesadaran

Salah satu fenomena politik hari ini adalah kemunculan buzzer sebagai aktor utama. Priska menyebut mereka sebagai “perception engineer”—orang-orang yang bekerja untuk merekayasa kesadaran publik melalui media sosial.

Kampanye “gemoy” yang memoles citra Prabowo dan Gibran adalah contoh nyata. Di baliknya, ada tim desain komunikasi yang terinspirasi dari strategi kampanye Marcos Jr. di Filipina. Politik tidak lagi soal gagasan, tapi soal kemasan.

“Buzzer adalah pekerjaan yang kini diminati,” kata Priska. “Karena di tengah krisis PHK, menjadi buzzer adalah jalan keluar ekonomi. Tapi ini juga berarti bahwa rekayasa opini telah menjadi industri.”

Priska menyebut bahwa apa yang dilakukan Jokowi telah menciptakan warisan politik yang ugal-ugalan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, warisan ini dengan cepat ditiru oleh Prabowo. Editorial Tempo bahkan menulis, “Habis Jokowi, terbitlah KDM.”

“Politik kini tidak perlu etika,” ujar Priska. “Cukup dengan buzzer dan algoritma, opini publik bisa digiring.”

Dalam sistem seperti ini, jabatan menjadi transaksi, bukan amanah. Menteri dipilih bukan karena kompetensi, tetapi karena loyalitas. Dan masyarakat pun terbagi menjadi dua: militan rasionalis dan militan emosional.

Politik tanpa etika bukanlah keniscayaan, melainkan pilihan. Dan dalam situasi seperti ini, kaum intelektual tidak bisa lagi berdiri di tengah. Mereka harus memilih sisi. Sebagaimana dikatakan Gramsci, “Netralitas adalah bentuk keberpihakan pada status quo.” Maka, pertanyaannya bukan lagi apakah kita harus memihak, tetapi kepada siapa dan untuk apa kita memihak.

Di tengah politik yang semakin riuh dan penuh manipulasi, suara intelektual yang jernih dan berani sangat dibutuhkan. Bukan untuk menjadi polisi moral, tetapi untuk menjaga agar demokrasi tidak kehilangan arah.

Buzzer sebagai Rekayasa Persepsi

Di era digital, politik tidak lagi hanya berlangsung di ruang-ruang debat dan parlemen. Ia telah berpindah ke layar gawai, ke media sosial, dan ke algoritma yang mengatur apa yang kita lihat dan pikirkan. Priska menyebut buzzer sebagai “perception engineer”—pekerja digital yang bertugas membentuk opini publik. Mereka bukan sekadar pendukung, tetapi operator yang mengatur narasi, membangun citra, dan menggiring emosi massa.

“Kita ingat kasus Saracen tahun 2017,” lanjut Priska. “Mereka memobilisasi bot dan akun palsu untuk menggiring opini. Hari ini, praktik itu masih berlangsung, bahkan lebih canggih.”

Kampanye “gemoy” yang memoles citra Prabowo dan Gibran adalah contoh nyata. Di baliknya, ada tim desain komunikasi yang terinspirasi dari strategi kampanye Marcos Jr. di Filipina. Politik tidak lagi soal gagasan, tapi soal kemasan yang menyenangkan.

Dalam bukunya, Riwanto menyebut dengan istilah “politik riang gembira” sebagai bentuk baru dari kampanye politik. Di tengah krisis dan ketidakpastian, politik dikemas sebagai hiburan. Gibran dan Prabowo tampil dengan gaya santai, penuh humor, dan jauh dari kesan serius.

Namun, di balik keriangan itu, ada represi. Fitri, peserta diskusi, mengangkat kasus penangkapan mahasiswa ITB karena membuat meme. “Apakah ini politik riang gembira?” tanyanya. “Di satu sisi kita diajak tertawa, di sisi lain kita ditangkap karena kritik.”

Tagar #KaburAjaDulu muncul sebagai simbol frustrasi anak muda. Mereka merasa tidak didengar, bahkan ketika mencoba menyuarakan kritik melalui media sosial. Ruang ekspresi semakin sempit, dan buzzer menjadi tembok penghalang.

Darurat Literasi dan Politik Visual

Wayan Suyadnya, dosen Sosiologi UB, menyoroti bahwa masyarakat Indonesia sedang mengalami darurat literasi. Politik visual menggantikan teks. Anak muda lebih tertarik pada video pendek daripada membaca esai atau manifesto.

“Ketika menteri pendidikan dipilih dari latar belakang pengusaha, saya mulai curiga,” kata Wayan. “Literasi dikerdilkan. Anak muda sekarang melihat Gibran sebagai contoh bahwa ‘main-main’ pun bisa jadi wakil presiden.”

Haidar dari perwakilan pers mahasiswa UB menambahkan bahwa Indonesia telah masuk ke era pasca-literasi tanpa melewati fase literasi. Giat-giat membaca digantikan oleh media audio-visual. Jokowi dan Prabowo memahami ini, dan mereka memanfaatkan kondisi tersebut untuk kampanye yang lebih menghibur daripada mendidik.

Dengan demikian, demokrasi hari ini tidak lagi berjalan secara alami. Ia telah direkayasa melalui buzzer, algoritma, dan kampanye visual. Politik menjadi industri, dan suara pemilih adalah komoditas. Priska menyebut bahwa pekerjaan buzzer kini diminati karena menjadi solusi ekonomi di tengah krisis PHK. Tapi ini juga berarti bahwa rekayasa opini telah menjadi realitas ekonomi, bukan sekadar strategi politik.

“Politik Indonesia sudah menjadi bisnis elektoral,” tegas Priska. “Untuk menghasilkan satu suara, perlu membangun infrastruktur persepsi yang kuat.”

Di tengah keterbelahan masyarakat antara militan rasionalis dan militan emosional, pertanyaan yang paling penting adalah: di mana kita berdiri? Apakah kita bagian dari yang dikendalikan, atau yang mencoba melawan? Kita jangan terlarut dalam kegembiraan yang direkayasa. Politik bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi bagaimana proses itu dijalankan. Dan dalam proses itu, kesadaran kritis adalah senjata utama. (bersambung)

• Sebelumnya “Ilusi Wong Cilik”
• Selanjutnya “Membaca Politik Indonesia dalam Arus Dunia”