Jokowi dan Politik Indonesia: Dari Ilusi Wong Cilik ke Algoritma Kekuasaan

Pada akhir Mei 2025, sebuah diskusi terbatas di Malang membedah buku Simposium Jokowi: Pebisnis Politik Menggapai Indonesia karya Riwanto Tirtosudarmo. Diskusi ini menghadirkan beragam peserta: akademisi, jurnalis, seniman, mahasiswa, hingga pegiat politik. Refleksi yang muncul dari forum ini membuka banyak lapisan tentang figur Jokowi, warisan politiknya, dan arah demokrasi Indonesia.

Ilusi Wong Cilik dan Politik Transaksional

Narasi “wong cilik” yang selama ini melekat pada citra Jokowi dikritik sebagai ilusi kolektif. Jokowi, menurut beberapa peserta diskusi, bukanlah representasi rakyat kecil, melainkan seorang pebisnis yang lihai memainkan politik pencitraan. Hal itu salah satunya disampaikan pemantik diskusi, Anton Novenanto.

Menurut pria yang akrab disebut Nino itu, Jokowi tidak memiliki keterhubungan historis dengan gerakan sosial atau militer seperti para presiden sebelumnya. Contoh konkret yang diangkat adalah kontrak politik dengan korban lumpur Lapindo yang dinilai lebih menguntungkan secara elektoral daripada berpihak pada korban sesungguhnya.

Kekecewaan juga datang dari beberapa peserta yang adalah mantan pendukung Jokowi yang kini merasa tertipu oleh politik transaksional. Politik, dalam pandangan mereka, telah berubah menjadi alat manajemen kekuasaan tanpa etika. Jokowi disebut bukan politikus, melainkan pebisnis yang lihai mengelola angka dan suara. Demokrasi yang seharusnya melindungi minoritas justru berubah menjadi “democracy by numbers”—di mana suara terbanyak menjadi satu-satunya penentu kekuasaan.

Diskusi kemudian bergeser ke analisis budaya politik Jawa. Jokowi dinilai sebagai produk dari lanskap kekuasaan Jawa yang mengenal konsep “suksesi” dan “Dewa Raja”. Pemasangan Gibran sebagai wakil Prabowo dianggap sebagai strategi untuk mengamankan pengaruh dan kekuasaan. Dalam budaya ini, pemimpin dianggap sakral, dan kritik menjadi tabu.

Seorang peserta diskusi, Bambang AW, menyebut Jokowi sebagai “ksatria lemah lembut yang mematikan”, mencerminkan gaya politik yang halus namun penuh jebakan. Jokowi memahami bahwa dalam politik pasca-modern, tidak ada lagi hal yang baku. Ia mencampuradukkan teori Barat dan warisan lokal untuk membentuk strategi kekuasaan yang kompleks. Ia juga disebut sebagai sosok yang memanfaatkan trauma politik, seperti kekecewaan terhadap PDIP dan Megawati, untuk membangun manuver politik yang mengukuhkan posisinya.

Etika Politik dan Peran Intelektual di Era Buzzer

Pertanyaan besar yang muncul: apakah politik masih punya ruang untuk etika? Pembedah buku yang lain, Yuventia Prisca Kalumbang menyoroti gaya penulisan Riwanto yang mengajak pembaca berpikir kritis. Prisca mengutip Gramsci: intelektual harus mengambil posisi, bukan netral. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak intelektual justru menjadi bagian dari kekuasaan. Pratikno, misalnya, disebut sebagai “kaki tangan Jokowi”.

Politik hari ini, menurut peserta diskusi, lebih mengandalkan buzzer daripada etika. Mitos politik dibentuk dan disebar melalui algoritma media sosial, membelah masyarakat menjadi dua kubu: militan rasionalis dan militan emosional. Pegiat politik Anastasia Ida menyebut era Jokowi sebagai masa “fabrikasi mitos” yang disebar lewat buzzer. Di tangan para penggiring opini, mitos ini menjadi alat hegemoni. Anak muda pun terjebak dalam kondisi apolitis, lebih memilih menjadi netral atau terlibat tanpa komitmen ideologis.

Fenomena buzzer menjadi sorotan utama dalam diskusi malam itu. Politik kini direkayasa melalui “rekayasa persepsi” (perception engineering), bukan lagi melalui dialog publik. Kampanye “gemoy” dan narasi “politik riang gembira” menjadi strategi untuk menarik pemilih muda yang hidup di era pasca-literasi.

Para mahasiswa yang terlibat dalam diskusi itu menyebut bahwa masyarakat Indonesia belum benar-benar melewati fase literasi, tetapi sudah masuk ke era pasca-literasi. Politik visual menggantikan teks, dan pemimpin seperti Jokowi serta Prabowo memanfaatkan kondisi ini untuk kampanye yang lebih menghibur daripada mendidik.

Peserta diskusi lain, I Wayan Suyadnya, menyebut bahwa masyarakat kita sedang dalam keadaan darurat literasi. Rezim saat ini mengarahkan masyarakat untuk larut dalam kegembiraan, menjauh dari refleksi kritis. Literasi dianggap tidak penting, dan anak muda melihat Gibran sebagai contoh bahwa “main-main” pun bisa jadi wakil presiden.

Warisan Politik dari Pemilu Satu Putaran

Diskusi juga menyoroti warisan politik Jokowi yang kini ditiru oleh Prabowo. Pemilu satu putaran bukanlah kejutan, melainkan hasil dari desain politik yang matang. Survei politik sejak 2021 sudah memprediksi hasil ini dengan presisi tinggi.

Warisan Jokowi terlihat dalam kebijakan populistik dan pemilihan menteri dari kalangan pengusaha. Politik telah menjadi industri, dan suara pemilih adalah komoditas. Infrastruktur politik dibangun untuk menghasilkan satu suara, bukan untuk memperkuat demokrasi.

Yuf Tarosur, seorang peserta diskusi yang pernah terlibat dalam survei politik, menyebut bahwa kemenangan satu putaran sudah diprediksi sejak lama. Bahkan, hasil suara Ganjar (17%) sudah diketahui sejak Juni 2023. Ini menunjukkan bahwa sistem politik telah direkayasa secara sistematis.

Riwanto mengingatkan bahwa kemenangan satu putaran bukan hanya hasil kampanye, tetapi juga represi politik menjelang Pilpres. Pengarahan aparat, bantuan sosial (bansos), dan tekanan politik menjadi bagian dari strategi besar. Ia mempertanyakan apakah ilmuwan sosial benar-benar memahami psikologi publik Indonesia, atau justru menjadi elite yang berjarak dari masyarakat.

Otoritarianisme dalam Lanskap Politik Global

Apakah ini hanya fenomena lokal? Peserta diskusi berusaha mengaitkan kondisi Indonesia dengan tren global otoritarianisme. Di Amerika dan Eropa, partai sayap kanan mulai menang. Indonesia, menurut peserta, tidak pernah benar-benar keluar dari penjajahan, melainkan melanjutkan warisan kolonial dalam bentuk otoritarianisme pasar.

Riwanto menyoroti peran konsultan politik yang kembali dari Amerika dan membentuk sistem politik elektoral ala Barat. Namun, di Indonesia, sistem multipartai justru menciptakan koalisi pragmatis tanpa ideologi yang jelas. PDIP dan Gerindra bisa bermusuhan di satu daerah, tetapi berkoalisi di daerah lain.

Seorang peserta, Pius Pandor, menyebut bahwa kita sedang mengalami pembusukan dari tiga ranah: elite ekonomi, elite kekuasaan, dan elite militer. Ini adalah era yang diikuti banyak negara. Maka, refleksi yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita bisa keluar dari era ini dan membangun kesadaran kolektif.

Di tengah pesimisme terhadap arah politik saat ini, masihkah ada ruang untuk harapan? Anak muda yang kritis merasa tidak didengarkan. Ruang berekspresi semakin sempit, dan tagar #KaburAjaDulu menjadi simbol frustrasi.

Ruang Kritis Alternatif

Diskusi mengarah pada kesadaran tentang kekuatan tidak selalu berasal dari kekuasaan, tetapi dari “daya”. Gerakan sosial kini tidak lagi menyasar struktur kekuasaan, tetapi membangun ekonomi tanding. Dari Porong hingga Kalimantan, muncul inisiatif lokal yang menunjukkan bahwa alternatif itu ada.

Nino menyebut bahwa power bukan soal kekuasaan, tetapi soal daya. Kita bisa belajar dari korban Lumpur Lapindo dan Timor Leste bahwa kemerdekaan sejati adalah otonomi dalam menentukan nasib sendiri. Gerakan sosial kini tidak lagi menyasar struktur kekuasaan, tetapi membangun ekonomi tanding yang berdaya.

Prisca mengajak kita melihat sejarah, termasuk tragedi 1965, yang selama ini ditutup rapat. Kita tidak hanya tertipu, tetapi juga “kualat” karena menolak merefleksikan luka kemanusiaan sendiri. Dalam logika ini, kejatuhan seorang pemimpin bisa dimulai dari retaknya kepercayaan, bukan karena kebijakan yang dibuat.

Riwanto menutup diskusi dengan nada positif. Ia melihat geliat ekonomi dan politik lokal yang menunjukkan bahwa Indonesia tak sesuram yang dibayangkan. “Indonesia terlalu besar untuk diurus oleh satu-dua orang di Istana,” ujarnya.

Di balik represi yang semakin menguat, selalu ada ruang untuk resistensi. Namun, Riwanto juga mengingatkan bahwa revolusi hanya bisa digerakkan oleh kelas menengah yang mengakar. (*)