Inklusi/Eksklusi “Smart City” di Malang

Bayangkan pagi hari menyusuri Kota Malang. Udara dingin sisa semalam masih terasa menusuk kulit. Kabut tipis menyelimuti kawasan kota lama, menjadi bagian kota yang penuh dengan bangunan bersejarah peninggalan Belanda. Di tengah suasana tersebut, seorang warga lansia mengurus administrasi kependudukan yang semula bisa dilakukan di kantor kelurahan atau kecamatan.

Si lansia, dibantu anaknya mengunduh aplikasi “Malang Mbois” di PlayStore dengan gawainya. Namun, gawainya sudah terlalu tua. Aplikasi “Malang Mbois” hanya dapat dioperasikan di Android versi 6.0 ke atas. Sedangkan gawai si lansia beroperasi menggunakan Android versi sebelum 6.0.

Di sisi lain Kota Malang yang “lebih modern”. Di kawasan Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Veteran Malang, tiga orang mahasiswa mengeluh iPhone mereka tetap tidak bisa digunakan untuk mengurus administrasi pada aplikasi tersebut. “Malang Mbois” belum tersedia di AppStore. Aplikasi “Malang Mbois” merupakan bagian dari inovasi Pemkot Malang dalam mewujudkan “Kota Cerdas” (Smart City).

Pengalaman empat warga itu menggambarkan masalah yang jauh lebih besar dari sebuah inovasi baru yang kita kira: Apakah Smart City benar-benar inklusif? Apakah Smart City mampu menjangkau semua warga Kota Malang, tanpa terkecuali?

Smart City selama ini dipromosikan sebagai solusi canggih atas berbagai persoalan perkotaan. Dengan mengangkat kasus dari Kota Malang, tulisan ini membedah dinamika inklusi/eksklusi dalam penerapan Smart City, khususnya lewat aplikasi “Malang Mbois”.

“Malang Mbois”  dan Ambisi “Dalam Satu Genggaman”

Secara umum, “Smart City” dipahami sebagai model tata kelola kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) demi meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mendorong partisipasi warga, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Di Indonesia, model ini diperkuat oleh kebijakan nasional, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Program “100 Smart City”. Semua itu ditujukan untuk mendorong transformasi digital pada tingkat daerah.

Dalam tiga tahun terakhir, Kota Malang terus bertransformasi menuju “Smart City”. Pemkot memiliki visi untuk mewujudkan kota yang terhubung, efisien, partisipatif, inovatif, dan inklusif. Beberapa poin penting dalam misi Pemkot tentang “Smart City” mencakup nilai-nilai keberagaman, inklusivitas, dan keberpihakan pada kelompok rentan. Salah satu manifestasi dari visi dan misi tersebut adalah aplikasi “Malang Mbois”, yang menawarkan pelayanan publik dalam satu genggaman.

Aplikasi “Malang Mbois” diluncurkan 22 Februari 2024 sebagai “super-app” yang mengintegrasikan berbagai pelayanan digital yang sebelumnya ada. Pertama, aplikasi “Macito Bus” (rilis 18 Januari 2024) untuk pemesanan bus wisata keliling Kota Malang, mempermudah wisatawan melihat jadwal, rute, dan kuota kursi, serta mengurangi antrean manual dan mempercepat pelayanan wisata kota. Kedua, aplikasi “Si-Izol” (rilis 11 Desember 2023) untuk melayani perizinan dan pelaporan ketenagakerjaan, memudahkan perusahaan dalam pelaporan tenaga kerja, izin operasional, serta meningkatkan efisiensi birokrasi dan pengawasan.

Ketiga, aplikasi “MPP Merdeka Kota Malang” (rilis 6 Maret 2023) untuk mengakses antrian di Mall Pelayanan Publik. Keempat, “Sambat Ker” (rilis 4 Agustus 2022) sebuah media pengaduan masyarakat, meningkatkan transparansi dan partisipasi warga, dan pengguna bisa melacak status penyelesaian aduan. Terakhir, “TIC Malang” (rilis 20 April 2022) yang berisi informasi seputar pariwisata di Kota Malang, mencakup destinasi wisata, event, hotel, kuliner, dan peta wisata, serta mendukung promosi wisata lokal berbasis digital.

Kehadiran aplikasi “Malang Mbois” diharapkan dalam menjadikan pelayanan publik lebih mudah, cepat, dan bisa menjangkau warga yang selama ini kesulitan mengakses pelayanan konvensional, yang mengharuskan warga datang ke sebuah kantor kelurahan atau kecamatan. Di atas kertas, inisiatif ini sangat menjanjikan. Warga hanya perlu satu aplikasi digital, yaitu aplikasi “Malang Mbois” untuk berbagai keperluan. Selain mengintegrasikan fitur dari lima aplikasi yang sudah ada, ada juga fitur tambahan, seperti: surat kependudukan, geoportal, berita kota, berita bencana, perpustakaan umum, kesehatan, perizinan, pajak, pelayanan UMKM, pelayanan air, pariwisata, job fair, aspirasi warga, hingga kedaruratan.

“Malang Mbois” berambisi untuk pelayanan publik dalam satu genggaman. Dengan demikian, Pemkot dapat meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperluas akses publik terhadap pelayanan publik di Malang.

Antara Inovasi dan Sampah Digital

Secara ideal, aplikasi “Malang Mbois” memang menjawab kebutuhan publik. Namun dalam praktiknya, tidak semua warga bisa mengakses aplikasi tersebut. Berdasarkan penelusuran awal, pengalaman seorang lansia dan tiga orang mahasiswa yang disampaikan di awal merupakan salah satu buktinya.

Ada persoalan teknis yang mendasar. Hanya pengguna Android versi 6.0 ke atas yang bisa mengunduh aplikasi ini. Aplikasi tidak tersedia untuk Android versi sebelumnya dan untuk iPhone. Survei media yang dilakukan pada September-Oktober 2024 menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa pengguna iPhone di Kota Malang terus mendominasi (29,5%), disusul oleh Samsung (16%). Di sinilah ironi “Smart City” di Malang semakin terlihat: apakah Pemkot benar-benar memahami siapa warganya?

Pengalaman beberapa pengembang aplikasi secara umum, seperti mahasiswa dan alumni jurusan teknologi informasi dari UM, UB, dan ITB yang berhasil diwawancarai, menyatakan bahwa dominasi pengguna Android di Indonesia membuat pengembang aplikasi lebih memprioritaskan platform ini dibandingkan platform lain. Langkah ini tentu saja mengabaikan aspek inklusivitas dan keberagaman perangkat. Biaya pengembangan iOS yang mahal dijadikan dalih yang berujung pada eksklusi digital.

Sebelum aplikasi “Malang Mbois” Pemkot sudah merilis aplikasi lain: “Macito Bus”, “Si-Izol”, “MPP Merdeka Kota Malang”, “Sambat Ker”, dan “TIC Malang”. Aplikasi-aplikasi tersebut sekarang terbengkalai atau mangkrak. Mereka tidak diperbarui dan tidak digunakan.

Bahkan sebelum mangkrak, aplikasi-aplikasi tersebut sudah menuai hujatan di kolom ulasan. Tingkat kecepatan yang sangat rendah pada aplikasi “Sambat Ker”. Warga yang seharusnya sambat lewat aplikasi malah sambat di kolom ulasan.

Mangkraknya aplikasi bisa masuk dalam kategori “sampah digital”. Aplikasi yang tidak lagi relevan tetap tersimpan di server dan PlayStore. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Apakah ini hanya proyek satu kali pakai yang penting jadi? Atau bahkan hanya demi citra modernisasi kota?

Partisipasi dan Eksklusi Digital

Ada kejanggalan dalam narasi digitalisasi pada pelaksanaan Smart City di Malang. Selama ini kita yakin bahwa teknologi akan mempermudah hidup kita. Tapi keterbatasan akses pada teknologi justru menciptakan hambatan partisipatif. Warga dengan perangkat yang berbeda dengan spesifikasi aplikasi “Malang Mbois” tidak dapat menikmati janji “Super App” atau aplikasi dalam satu genggaman. Belum lagi, tingkat literasi digital, tingkat ekonomi kuota internet, dan masih banyak warga lain yang justru terpinggirkan akibat digitalisasi pelayanan publik di Kota Malang.

Partisipasi oleh digitalisasi adalah mitos. Alih-alih meningkatkan partisipasi warga dan inklusif, yang terjadi adalah sentralisasi teknokratik. Warga pengguna tetap jadi penonton, bukan jadi pelaku. Padahal, salah satu pilar utama Smart City adalah partisipasi dan pemberdayaan warga. Kita pun patut bertanya: siapakah subjek utama “Smart City” di Malang?

Niatan awal digitalisasi tentu saja baik, yaitu ingin merangkul semua kalangan lewat teknologi tanpa memandang apa pun. Hanya saja dalam praktiknya, sistem ini melahirkan eksklusi baru. Tidak hanya gara-gara persoalan teknis perangkat atau versi tertentu, tapi juga eksklusi sosial. Lansia, pekerja informal, penyandang disabilitas, warga di wilayah pinggiran, dan kelompok ekonomi menengah ke bawah juga berisiko tidak terjangkau dan semakin termarjinalkan karena adanya “perangkat bersyarat”.

Teknologi justru berpotensi menjadi tembok pembatas sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi tidaklah netral. Teknologi mencerminkan siapa yang akan mendapat manfaat dan siapa yang akan (semakin) tertinggal. Jika teknologi hanya hadir untuk mereka yang punya akses dan literasi digital, maka teknologi tidak inklusif.

“Smart City” dapat jatuh ke dalam eksklusivitas. Proyek digital tanpa peta keragaman warga Kota Malang hanya akan menjadikan teknologi sebagai simbol, bukan solusi.

Pemkot Malang memang telah berupaya memasang WiFi publik di berbagai titik strategis seperti taman kota, sebagai solusi atas keterbatasan kuota internet warganya. Pengembangan Malang Command Center menjadi etalase visualisasi data untuk mendukung manajemen kota secara digital. Namun, hingga pertengahan 2025, belum ada pengumuman resmi mengenai pengembangan versi iOS untuk aplikasi “Malang Mbois”. Tidak ada juga versi ringan (lite) yang bisa diakses di perangkat dengan spesifikasi rendah, seperti Android dengan versi di bawah 6.0.

Sosialisasi tentang keberadaan aplikasi digital pada warga pun terkesan minim. Banyak warga yang belum tahu keberadaan lima aplikasi sebelumnya dan aplikasi “Malang Mbois” yang menggantikannya. Pengguna aplikasi-aplikasi digital sebelumnya hanya berada di angka 100 sampai 3.000 pengguna dari. Yang paling banyak diunduh adalah “Macito Bus”. Mencapai 10.000 pengguna. Tapi aplikasi itu juga diperuntukkan untuk wisatawan.

Hingga 21 Juni 2025, aplikasi “Malang Mbois” hanya diunduh sekitar 5.000 pengguna dan hanya 26 pengguna yang memberi ulasan, baik secara positif dan negatif. Menurut BPS, jumlah penduduk Kota Malang pada 2025 mencapai 948.572 jiwa. Penduduk usia 15 sampai 65 tahun sebanyak 623.371 jiwa. Dari perbandingan semacam ini kita dapat menilai tingkat jangkauan, efektivitas, dan efisiensi aplikasi yang digadang-gadang sebagai “Super App” itu.

Ada kecenderungan untuk menyalahkan warga. Mereka dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman atau kemajuan teknologi karena tidak memiliki perangkat yang sesuai atau tidak memahami cara menggunakan sebuah aplikasi digital. Tapi kita harus membalikkan cara pandang ini: bukan manusia yang harus menyesuaikan diri pada teknologi, tapi teknologi yang harus inklusif dan dapat menyesuaikan diri dengan keragaman manusia.

“Smart City” seharusnya bukan proyek elitis atau perlombaan inovasi teknologi, melainkan ruang bersama yang menghadirkan warga dengan kondisi apapun. Smart City perlu menjadi sebuah ekosistem digital yang terbuka, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat. Perlu ditegaskan bahwa teknologi bukan hanya alat, tapi juga menjadi jembatan untuk kita dalam kemajuan. Jembatan itu harus bisa dilalui siapa saja, tanpa kecuali.

Penutup: Refleksi untuk Masa Depan “Smart City” di Kota Malang

Implementasi “Smart City” oleh Pemkot Malang, melalui aplikasi “Malang Mbois”, berpotensi untuk meningkatkan dan mengubah wajah pelayanan publik dari konvensional ke modern jika dan hanya jika menitikberatkan pada inklusi digital. Tanpa itu, inisiatif ini dapat berbalik menjadi bentuk eksklusi digital dan sosial.

Kita perlu pendekatan yang lebih manusiawi dalam mewujudkan “Smart City”. Kota yang mendengar warganya dan bukan sekadar menjadikan inovasi di layar-layar presentasi. Kota yang menyentuh semua warganya, tanpa melihat perbedaan perangkat teknologi yang ada. Pemerintah perlu lebih peka dan aktif mengevaluasi kebijakan teknologi. Pelatihan literasi digital bagi warganya, dialog rutin, sosialisasi pada kelompok masyarakat yang selama ini belum melek digital atau terpinggirkan, pengembangan versi aplikasi yang ramah pada perangkat lama, serta pengembangan aplikasi untuk non-Android seperti iOS merupakan beberapa langkah yang bisa ditempuh. Tulisan ini bukan ingin menolak kemajuan, tapi sekadar mengingatkan bahwa kemajuan tidak boleh meninggalkan siapa pun. Jangan sampai ambisi dan semangat dalam modernisasi kota justru mengabaikan persoalan nyata. Demi “Smart City” yang bukan sekadar proyek simbolik. (*)