Membaca Politik Indonesia dalam Arus Dunia

Salah satu temuan paling mengejutkan dalam diskusi buku Simposium Jokowi adalah bagaimana hasil Pemilu 2024—terutama kemenangan satu putaran—bukanlah kejutan, melainkan hasil dari desain politik yang sistematis dan terencana. Diskusi ini membuka tabir tentang bagaimana survei politik, konsultan elektoral, dan strategi kekuasaan bekerja jauh sebelum pemilu berlangsung.

Yufta, peserta diskusi yang aktif dalam dunia survei politik, menjelaskan bahwa survei nasional sudah dilakukan sejak tahun 2021. Survei ini tidak hanya mengukur elektabilitas, tetapi juga memetakan wilayah-wilayah strategis yang dianggap representatif secara statistik.

“Sampel dipilih dari lima pulau besar dan provinsi tertentu,” jelas Yufta. “Karena titik jenuhnya sudah diketahui, hasilnya bisa sangat presisi.”

Survei dilakukan berkala, bahkan setiap bulan menjelang pemilu. Nama-nama calon sudah mulai mengerucut sejak awal, dan angka-angka elektabilitas sudah dipetakan jauh sebelum kampanye dimulai. Ini bukan sekadar prediksi, tapi perhitungan sistematis.

Ida, peserta lain, mengaku mendapat informasi soal angka Ganjar yang hanya 17 persen sejak Juni 2023 dari seorang pensiunan jenderal. Ketika hasil resmi menunjukkan angka yang sama, ia terkejut. “Kok bisa exactly 17 persen?” tanyanya.

Informasi ini menunjukkan bahwa kemenangan satu putaran bukanlah hasil dari dinamika kampanye semata, tetapi dari desain politik yang matang. Bahkan, beberapa tokoh militer dan intelijen sudah mengetahui hasilnya jauh sebelum pemilu berlangsung. Riwanto menanggapi dengan refleksi: “Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa memprediksi. Tapi saya percaya, ini bukan kebetulan.”

Konsultan Politik dan Sistem Elektoral

Diskusi juga menyoroti peran konsultan politik yang kembali dari Amerika, seperti Saiful Mujani, dan Denny JA. Mereka membentuk lembaga survei dan konsultan elektoral yang bekerja bersamaan dengan perubahan sistem politik Indonesia menjadi multipartai.

“Kita masuk ke dalam rezim politik elektoral,” kata Riwanto. “Money politics bukan rahasia lagi.” Sistem multipartai di Indonesia memungkinkan koalisi pragmatis. PDIP bisa bermusuhan dengan Gerindra di Jakarta, tapi berkoalisi di daerah lain. Ideologi menjadi cair, dan strategi elektoral menjadi penentu utama.

Wayan menambahkan bahwa kemenangan Prabowo sudah “by design”. Bahkan lembaga survei kecil di Malang dan Surabaya sudah memprediksi hasilnya. Ia menyebut bahwa ketika tokoh militer seperti A.M. Hendropriyono mengatakan Prabowo akan menang, maka semuanya sudah selesai.

Riwanto mengingatkan bahwa selain desain politik, ada juga represi menjelang pemilu. Polisi, aparat, dan bansos dikerahkan untuk memastikan hasil yang diinginkan tercapai. “Ada tekanan-tekanan yang nyata,” katanya.

Peserta diskusi menyadari bahwa demokrasi Indonesia telah masuk ke fase baru: demokrasi yang direkayasa. Survei, konsultan, algoritma, dan strategi kekuasaan bekerja bersama untuk membentuk hasil pemilu. Dalam sistem ini, suara rakyat tetap dihitung, tetapi arah politik sudah ditentukan sejak awal. Pertanyaannya bukan lagi apakah pemilu berjalan jujur, tetapi sejauh mana masyarakat memahami bahwa demokrasi bisa direkayasa. Dan dalam konteks ini, kesadaran politik menjadi kunci untuk menjaga agar demokrasi tetap bermakna.

Neoliberalisme, Otoritarianisme, dan Lanskap Politik Global

Pembahasan berlanjut melampaui kondisi politik domestik, tetapi juga mengaitkan apa yang terjadi di dalam negeri dengan dinamika global. Dalam sesi ini, para peserta mencoba menjawab pertanyaan besar: Apakah otoritarianisme yang menguat di Indonesia adalah fenomena lokal, atau bagian dari arus politik global yang lebih besar?

Mungkin saja, secara mental, Indonesia belum pernah benar-benar merdeka. Kita bisa bandingkan proses kemerdekaan Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin yang mengusir penjajah dan membentuk negara baru. Indonesia, menurut saya, hanya meneruskan negara kolonial yang sudah ada. Singkat kata, kita tidak pernah keluar dari penjajahan. Kita melanjutkan negara penjajah itu.

Warisan kolonial ini, menurut saya, berdampak panjang pada sistem pendidikan dan birokrasi. Pendidikan formal di Indonesia lebih berorientasi pada pembentukan tenaga kerja birokratis daripada produksi pengetahuan. Ini adalah bentuk otoritarianisme struktural yang diwariskan sejak zaman kolonial.

Diskusi bergeser membahas bagaimana neoliberalisme telah membentuk wajah baru otoritarianisme. Haidar menyebut bahwa Indonesia telah masuk ke era pasca-literasi, di mana media audio-visual menggantikan proses membaca dan berpikir mendalam. Dalam kondisi ini, politik menjadi hiburan, dan kontrol terhadap opini publik menjadi lebih mudah.

Wayan menambahkan bahwa banyak sektor publik telah diswastakan. Pendidikan, energi, dan layanan dasar dikelola oleh swasta. Ini bukan sekadar efisiensi, tetapi bentuk otoritarianisme pasar—di mana kebebasan individu dikendalikan oleh logika kapitalisme. “Apakah neoliberalisasi adalah kebebasan atau otoritarian gaya baru?” tanya Wayan. “Justru pasar ini yang perlu kita pikirkan.”

Haidar memperluas perspektif dengan menyebut bahwa otoritarianisme hari ini adalah fenomena global. Di Amerika dan Eropa, partai-partai sayap kanan mulai menang. Di Jerman, Prancis, dan bahkan Amerika Serikat, populisme dan nasionalisme ekstrem menguat. “Rezim-rezim liberal ini adalah simptom global,” kata Haidar. “Kita tidak bisa melihatnya sebagai gejala lokal semata.”

Riwanto menambahkan bahwa Indonesia punya warna lokal tersendiri, tetapi tetap berada dalam arus kapitalisme global. Ia menyebut bahwa kembalinya konsultan politik dari Amerika dan perubahan sistem multipartai telah mengubah wajah politik Indonesia menjadi mirip sistem elektoral Amerika—namun dengan lebih banyak partai dan koalisi pragmatis.

Melawan Pembusukan Kekuasaan

Pius menyimpulkan bahwa yang terjadi saat ini adalah pembusukan dari tiga ranah kekuasaan: elite ekonomi, elite politik, dan elite militer. Ketika ketiganya bersatu, maka lahirlah otoritarianisme yang sulit dilawan. “Ini adalah era yang diikuti banyak negara,” kata Pius. “Pertanyaannya, bagaimana kita bisa keluar dari era ini?”

Mungkin, kita perlu tidak hanya fokus pada figur atau partai, tetapi melihat struktur dan arus global yang membentuk politik hari ini. Otoritarianisme bukan hanya soal represi, tetapi juga soal bagaimana kapitalisme mengatur kehidupan kita secara halus dan sistematis.

Indonesia memang bukan satu-satunya. Tapi sebagai negara besar dengan sejarah panjang, kita punya peluang untuk membangun kesadaran baru—kesadaran yang tidak hanya melawan kekuasaan, tetapi juga membongkar logika pasar yang membentuknya. (selesai)

• Sebelumnya “Ketika Demokrasi Direkayasa”