Menjaga Kewarasan di Tengah COVID-19
April 16, 2020
Ketahanan Sosial-Ekonomi Menghadapi Pandemi
April 23, 2020

Melacak koronavirus – 6

Mengawasi ‘normalitas baru’

Dalam situasi pandemi COVID-19, teknologi digital menjadi andalan utama bagi manusia yang ingin tetap produktif dalam imobilitas, termasuk meningkatkan produktivitas mengatasi wabah tersebut. Saat ini, kita sedang mendefinisikan ulang konsep dan praktik “pengawasan” (surveillance) demi menyintas dari pandemi.

Oleh: Anton Novenanto

[sebelumnya]

Teknologi digital dalam pandemi

Sekelompok peneliti epidemiologi multi-nasional memanfaatkan teknologi digital untuk melacak penyebaran wabah COVID-19.[1] Bo Xu dkk. mengumpulkan data epidemiologi waktu-terkini (real-time) pada tingkat individual, menganalisisnya berdasarkan geospasial dan memproyeksikan dalam peta dua-dimensi. Sumber-sumber yang digunakan mulai dari data laporan-laporan resmi pemerintah sampai data yang direkam oleh situs-situs berita daring. Data olahan mereka dapat diikuti di portal: https://www.healthmap.org/ncov2019/.

Usaha kelompok peneliti tersebut hanyalah salah satu fungsi teknologi digital dalam merespons pandemi COVID-19 ini. Kelompok peneliti lain, Daniel Ting dkk. mengidentifikasi pemanfaatan teknologi digital di tengah pandemi, melampaui sekadar ekstensi jalur komunikasi.[2] Mereka memahami teknologi digital tidak hanya sebatas internet of things (IoT), tapi juga analisis big-data dan kecerdasan buatan (AI). Salah satu peran penting dari teknologi digital saat ini adalah membantu kita untuk memantau, mengawasi, mendeteksi, dan mencegah COVID-19.

Beberapa lembaga sudah menggunakan bantuan teknologi digital untuk memantau kasus-kasus terbaru dari wabah ini. John Hopkins Unviersity, misalnya, memanfaatkan data kasus COVID-19 dari seluruh dunia yang tercatat di beberapa pusat pemantauan dan pencegahan penyakit di beberapa negara. Dengan demikian, kita dapat melakukan studi modeling yang memandu kebijakan suatu negara dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.

Selain itu, teknologi digital dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pendidikan kesehatan pada publik. Pemerintah Singapura, misalnya, bekerja sama dengan WhatsApp (yang dimiliki oleh Facebook) untuk menyebarkan informasi akurat tentang COVID-19 langsung ke genggaman warganya. Penggunaan ‘chat bot’ dapat membantu deteksi mandiri dan memandu langkah-langkah awal yang perlu dilakukan.

Di China, beberapa perusahaan pengenal-wajah (facial-recognition) mengadopsi detektor suhu yang memungkinkan kamera pengenal wajah di beberapa titik pemantauan untuk mengidentifikasi siapapun dengan suhu tinggi. Bila itu dipadukan dengan algoritma kecerdasan buatan, kita akan dapat dengan mudah mendeteksi dini siapa saja yang perlu mendapatkan penanganan khusus bila dipadukan dengan data rekam medis dari individu yang bersangkutan. Saat ini, semakin banyak klinik kesehatan yang tergabung dalam suatu ekosistem digital sehingga memudahkan pengumpulan dan distribusi data-data medis, khususnya terkait penyebaran wabah COVID-19.

Tiga pilihan menyikapi data

Pelajaran penting dari pemanfaatan teknologi digital adalah tentang betapa berharganya sekeping data yang tersimpan. Dari data yang tersedia itulah, simpul-simpul penting ditarik dan kebijakan strategis diputuskan dan dilaksanakan. Guru besar ilmu perilaku dari Universitas Warwick, Inggris, Nick Chater menyebutkan tiga jenis interpretasi yang dapat muncul dalam situasi ketidakpastian tingkat tinggi.[3]

Interpretasi pertama adalah melihat data pandemi yang ada sebagai sebuah “badai dalam secangkir teh”. Interpretasi ini yang muncul pertama kali di beberapa negara. Membayangkan wabah baru di Wuhan itu seperti “badai dalam secangkir teh.” Wuhan dibayangkan sebagai secangkir teh kecil dan wabah yang terjadi di sana tidak akan sampai ke cangkir-cangkir teh yang lain. Pemimpin dalam interpretasi semacam ini akan cenderung menenangkan warganya dan mengatakan semuanya berada dalam kendali wajar. Interpretasi semacam ini dipilih dengan tujuan tidak memunculkan kepanikan dalam masyarakat dan yakin bahwa masalah akan selesai secara sendirinya.

Kedua, interpretasi “rumah sedang terbakar” adalah seperti yang dipilih di China, Jepang dan Korea Selatan, dan kemudian diikuti oleh beberapa negara Eropa dan sekarang Amerika Serikat, ketika melihat data persebaran dan kematian akibat pandemi ini. Mengatasi masalah adalah prioritas utama. Kebijakan-kebijakan strategis diambil, sekalipun tidak populis karena berpotensi menghambat kehidupan sosial-ekonomi. Menutup tempat-tempat umum, seperti hotel, restoran, pasar, sekolah, kantor-kantor, atau tempat perbelanjaan. Membatalkan penerbangan dan membatasi mobilitas sampai pada memberlakukan lockdown dan pengawasan tingkat tinggi pada mobilitas manusia. Pilihan ini diambil atas dasar pemahaman bahwa api harus segera dipadamkan agar tidak menjalar ke bagian lain yang masing bisa diselamatkan.

Interpretasi terakhir, yang saat ini sedang menjadi sumber kecemasan seluruh warga dunia, adalah “menghadang ombak besar”. Pilihan ini berangkat dari sebuah alasan bahwa wabah adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan dan satu-satunya cara untuk menyintas darinya adalah dengan mempersiapkan diri dengan seluruh sumber daya yang ada. Tujuan dari pilihan ini adalah memperkecil dampak yang dapat ditimbulkan dari penyebaran wabah tersebut. Langkah terburuk adalah herd-immunity dengan resiko terburuk akan dipilih saat 60-80% penduduk sudah terinfeksi virus ini.

Data COVID-19 saat ini sudah berkembang pesat. Terima kasih pada teknologi digital dan solidaritas global untuk segera menyintas dari pandemi ini. Sampai ilmuwan dan peneliti medis bisa memperkirakan kapan situasi ini akan berjalan, setiap pilihan sikap dan langkah memiliki konsekuensinya masing-masing. Yang lebih dibutuhkan adalah kebijaksanaan para pemimpin, apapun sistem politiknya.

China menghadapi wabah COVID-19

Ada anggapan yang muncul dan berkembang tentang keberhasilan China mengendalikan wabah COVID-19 dikaitkan dengan sistem politik sentralistik yang diterapkan selama ini. Anggapan ini menguat setelah kita menyaksikan bagaimana Amerika Serikat, salah satu simbol demokrasi dunia, kewalahan mengantisipasi merebaknya COVID-19 di wilayahnya. Peneliti University of Michigan Yuen Yuen Ang mengamati bagaimana wabah COVID-19 ini ketika bertemu dengan kekuatan politik yang sentralistik.[4]

Menurut Ang, karakter sistem politik yang sentralistik di China berubah mengikuti model presiden terpilih sejak berdiri 1949. Pada masa presiden Mao Zedong, China berada di bawah model diktator individual. Ketika posisi Ketua Partai Komunis beralih ke Deng Xiaoping, ada usaha untuk merintis model diktator berbasis partai. Meski menduduki jabatan tertinggi di Partai, Deng mencoba kepemimpinan kolektif, desentralisasi kewenangan, dan politik pragmatisme. 

Sejak 2012 sampai saat ini, China berada di bawah Presiden Xi Jinping yang berusaha mengembalikan ciri politik ke diktator personal. Di bawah Xi, pemerintah China mengawasi setiap gerakan masyarakat warga. Pemerintah memberlakukan sensor dan kontrol ketat terhadap setiap aktivitas politik yang ada. Dalam situasi semacam ini, nyaris tidak ada pejabat yang berani mengambil resiko dengan membuat langkah inovatif. 

Ang mengamati beda perlakuan pemerintah China terhadap penyakit yang kemudian dinamai COVID-19 ini dengan SARS pada 2002 lalu. Kasus SARS pertama kali terdeteksi di provinsi Guangdong pada November 2002 namun kabar itu baru sampai ke Kementerian Kesehatan di Beijing pada Januari 2003. 

Ketika kasus pertama COVID-19 ditemukan di Wuhan pada 21 Desember, hanya butuh waktu kurang dari dua minggu tim medis di lapangan menyimpulkan adanya temuan virus baru yang menyebabkan penyakit tersebut dan menyampaikannya ke kantor cabang WHO di China pada 31 Desember. Temuan itu disampaikan oleh Dr. Li Wenliang dan beberapa orang. Usaha itu mendapatkan reaksi negatif dari pemerintah dan otorita polisi setempat meminta Li untuk menandatangani surat permintaan maaf karena telah menyebar rumor tentang virus itu pada 3 Januari.

Meskipun begitu, Presiden Xi segera mendapatkan kabar itu dan membahasnya pada pertemuan Komite Tetap Politbiro pada 7 Januari untuk segera mengatasi wabah tersebut. Bukan kebetulan bahwa pada tanggal yang sama sebuah publikasi dari tim peneliti China tentang keberadaan virus jenis baru menyerupai virus korona penyebab SARS masuk ke meja redaksi Jurnal Nature.[5]

Pada 13 Januari, WHO melaporkan kasus pertama di luar China, di Thailand. Hal ini mengindikasikan bahwa virus itu telah menyebar ke luar negeri. Laporan South Morning China Post menyebutkan bahwa sejak 30 Desember sampai 22 Januari diperkirakan 11.000 orang dari Wuhan terbang ke Thailand, 10.680 ke Singapura, 9.080 ke Jepang, dan 7.000 ke Hongkong.

Apapun sistem politiknya, kebijaksanaan yang utama

Pada 19 Januari muncul dugaan bahwa virus tersebut dapat menular melalui manusia. Tiga hari setelahnya, Presiden Xi memerintahkan pelarangan manusia keluar dari provinsi Hubei. Jalur transportasi darat dan udara menuju dan keluar Hubei ditutup mulai 23 Januari. Dalam rapat dengan petinggi WHO pada 28 Januari, Xi mengatakan bahwa upaya menangani wabah berada di bawah kendalinya langsung. Merespons wawancara langsung Walikota Wuhan Zhou Xianwang di China Central Television (CCTV) sehari sebelumnya. 

Dalam wawancaranya dengan CCTV itu, Zhou menyampaikan bahwa pemerintah setempat tidak berani mengumumkan perkembangan wabah tersebut karena adanya kontrol ketat dari pemerintah pusat di Beijing. Ungkapan tersebut mengindikasikan betapa besarnya biaya yang harus ditanggung bila penundaan itu terus dilakukan. 

Kematian Dr. Li, salah satu orang pertama yang membuka kasus wabah ini, akibat virus itu pada 7 Februari memicu kemarahan publik di dunia maya. Presiden Xi pun langsung mengambil tindakan nyata memerintahkan perangkat birokrasi bekerja cepat mendirikan rumah sakit baru dan melakukan karantina terbesar dalam sejarah manusia. Langkah itu cukup efektif dalam menekan penyebaran wabah dan juga angka kematian secara cukup signifikan. 

Akan tetapi, beberapa pihak mengatakan bahwa penutupan Wuhan yang dilakukan pemerintah China bisa dikatakan sudah terlambat untuk mengantisipasi persebaran virus tersebut ke seluruh dunia. Joseph Wu dkk., misalnya, menyebutkan bahwa pada saat Wuhan dinyatakan ditutup sudah ada pusat-pusat persebaran baru COVID-19 di dataran China dan luar negeri.[6] Hal ini kemudian yang membuka kesempatan penyebaran virus itu ke seluruh dunia, dengan pemantauan yang minim. Ketika WHO menyatakan pandemi global pada 11 Maret, COVID-19 sudah menyebar ke 110 negara dan merenggut lebih dari empat ribu jiwa.

[bersambung]


Sumber acuan:

[1] Bo Xu et al., “Epidemiological data from the COVID-19 outbreak, real-time case information,” Scientific Data 7 (2020): 106, https://doi.org/10.1038/s41597-020-0448-0.

[2] Daniel Shu Wei Ting et al., “Digital technology and COVID-19,” Nature Medicine, 27 Maret 2020, https://doi.org/10.1038/s41591-020-0824-5.

[3] Nick Chater, “Facing up to the uncertainties of COVID-19,” Nature Human Behaviour, 27 Maret 2020, https://doi.org/10.1038/s41562-020-0865-2.

[4] Yuen Yuen Ang, “When COVID-19 meets centralized, personalized power,” Nature Human Behaviour, 9 April 2020, https://doi.org/10.1038/s41562-020-0872-3.

[5] Artikel itu baru dipublikasikan secara daring pada 3 Februari, lihat: Fan Wu et al., “A new coronavirus associated with human respiratory disease in China,” Nature579 (12 Maret 2020): 265–69.

[6] Joseph T. Wu et al., “Estimating clinical severity of COVID-19 from the transmission dynamics in Wuhan, China,” Nature Medicine, 19 Maret 2020, https://doi.org/10.1038/s41591-020-0822-7.



%d bloggers like this: